Sejarah Masa Orde Baru Indonesia

Advertisements
Advertisements

Sejarah Masa Orde Baru Indonesia

Pemerintah Orde Baru


Pemerintahan Orde Baru di mulai setelah peristiwa G 30 S PKI, pada masa ini bangsa Indonesia memulai sejarah baru yang terjadi peralihan kekuasaan dari President Soekarno kepada jenderal Soeharto.

Pengertian Masa Orde Baru


Orde Baru adalah suatu orde yang dimana dalam orde ini mempunyai suatu tekad dan sikap yang selalu mengabdikan diri pada kepentingan rakyat yang berlandaskan semangat dan jiwa pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
 Sejarah Masa Orde Baru Indonesia

Proses lahirnya Orde Baru


Lahirnya Orde Baru di tandai dengan keluarnya Supersemar. Pada saat itu Mayjen Soeharto dilantik menjadi Menteri Panglima AD sehingga pangkatnya menjadi Letnan Jenderal AD yakni pada tanggal 16 Oktober 1965. Sehingga Letnan Soeharto mulai mengarungi dukunganya dan mulai tertarik batalyon KAMI dan KAPPI daam mengahadapi President.

Pada suatu hari tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966 sidanng cabinet berhenti karena siding akan dikacaukan oleh kekuatan sosial politik yang menentangnya, karena itulah Letjen Soeharto menganggap ini adalah kesempatan besar sehingga menawarkan jasa baik untuk mengatasi roda pemerintahan lalu diutuslah Amir Mahmud, M Yusuf dan Basuki Rahmat untuk menemui President dan kemudian peristiwa itu dsebut dengan Supersemar. Supersemar berisi perintah untuk mengambil tindakan guna menjamin ketenangan dan kestabilan jalanya pemerintah, menjami keselamatan dan kewibawaan President dan revolusi atas nama pemerintah kepada Letjen Soeharto.

Keluarnya Supersemar menandai awalnya Orde Baru, meskipun di dalam surat itu President Soekarno mengungkapkan hal ini bukanlah proses peralihan kekuasaan pemerintah. Setelah Letjen soeharto menerima Supersemar dan membubarkan PKI, dan akhirnya Letjen Soeharto membentuk Kabinet Dwikora yang bersih dari segala PKI tepatnya pada tanggal 29 Maret , dan dibentuklah DPR GR yang baru yang dipisahkan dari jabatan Eksekutif yaitu tidak lagi diberi kedudukan sebagai Menteri. Kemudian iadakanlah siding umum IV MPRS pada tanggal 20 Juni- 5 Juli 1966 yng berisi beberapa ketetapan yaitu :

a. Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 berisi tentang pengukuhan Supersemar
b. Tap MPRS No. X/MPRS/1966 berisi tentang mengatur kedudukan lembaga-lembaga Negara
c. Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 berisi tentang kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia
d. Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 berisi tentang pembentukan Kabinet Ampera
e. Tap MPRS No. VIX/MPRS/1966 berisi tentang peninjauan kembali TAP MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945
f. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 berisi tentang tata urutan perundangan di Indonesia
g. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai orang terlarang di Indonesia.
Advertisements

Post a Comment

=> Silahkan berkomentar sesuai topik artikel
=> Komentar dengan link tidak akan dipublish

Previous Post Next Post